Entri Populer

Senin, 30 April 2012

Peraturan & regulasi

Peraturan & regulasi

Pembahasan tentang ringkasan undang undang :
  • UU no 19 TENTANG HAK CIPTA
  • UU no 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

 
RINGKASAN UU NO 19 TENTANG HAK CIPTA
    Berkaitan dengan pepmbahasan di atas di atas, maka pemahaman mengenai pemegang hak cipta yang dinyatakan secara sah dapat disimpulkan dari Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.  Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas dan pemahaman awam mengenai sebenarnya kita tidak perlu capek-capek mendaftarkan ciptaan kita, karena tetap dilindungi adalah tidak benar. 
    Pendaftar hak cipta memang bukan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena baik ciptaan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar akan dilindungi. Namun demikian apabila terjadi suatu perselisihan/persengketaan/klaim antara dua belah pihak yang menyatakan bahwa masing-masing dari mereka itu adalah pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, maka pendaftaran atas ciptaan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat di depan persidangan yang sekaligus juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah.
    Dan juga hak cipta. Hak cipta adalah hak monopoli yang dimiliki pencipta atau penerima hak dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Secara rinci Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan beberapa ciptaan sebagai objek yang dilindungi. Namun, ketentuan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tidaklah bersifat membatasi ciptaan yang dilindungi hak cipta. Artinya, jika ada ciptaan lain diluar yang disebutkan di dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002, maka selama ciptaannya masuk pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan merupakan objek yang dilindungi hak cipta.
    
    Konsekuensi suatu ciptaan memiliki hak cipta, maka di dalam ciptaan tersebut terdapat dua macam hak yang dimonopoli oleh pencipta atau penerima hak. Dua macam hak tersebut adalah; hak ekonomi dan hak moral. 
    
    Menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sangat jelas bahwa hak cipta diperoleh secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata dengan tanpa mengurangi pembatasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep perolehan hak cipta seperti ini dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilakukan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


    Nah, dari sini jelaslah bahwa untuk memperoleh hak cipta sebenarnya tidak membutuhkan pendaftaran. Artinya, tatkala suatu ciptaan tersebut dilahirkan dipublikasikan atau tidak pada dasarnya pada ciptaan tersebut melekat hak ciptanya. Jika, di masyarakat dipahami hak cipta diperoleh dengan mendaftar ke Dirjen HKI, maka pemahaman tersebut keliru/tidak benar. 

 
    UU No. 19 Tahun 2002 mengatur pendaftaran ciptaan, tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perolehan hak cipta. Hal ini semakin dipertegas lagi di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan:"Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

 
    HAKI atau juga disebut hak kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

    prinsipnya HAKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, sehingga pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan tentu harus berwujud. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi secara hukum dari ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi yang telah dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut.

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :
  1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekominukasi dan informasi, dan sebagainya;
  2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
  3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

    Kekayaan intelektual (Intelectual property) meliputi dua hal, yaitu :
1. Industrial property right (hak kekayaan industri), berkaitan dengan invensi/inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri, terdiri dari :
a. paten
b. merek
c. desain industri

d. rahasia dagang
e. desain tata letak terpadu

2. Copyright (hak cipta), memberikan perlindungan terhadap karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, lagu, dsb.
Dasar Hukum
•Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
•Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
•Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
•Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
•Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
•Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
•Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
•Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Ruang lingkup HAKI :
  1. Hak Cipta
  2. Paten
  3. Merek
  4. Desain Industri
  5. Rahasia Dagang

 
    Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
    Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.
Hak khusus meliputi :
  1. hak untuk mengumumkan;
  2. hak untuk memperbanyak.

    UU yang mengatur Hak Cipta :
    UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaØ
    UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982
  3. Nomor 15)Ø
    UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)Ø
    UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)Ø

 

2. Paten
    
    Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1).
    Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

 
a. Proses;
b. Hasil produksi;
c. Penyempurnaan dan pengembangan proses;
d. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

    
    Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 atau Undang-Undang Paten (UUP) saja.

Pemberian Paten
Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu :
  1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
  1. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.


    3. Merk Dagang (Trademark)
    Tanda yang berupa gambar, nama,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yangmemiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

    Pengaturan Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau dapat juga disingkat Undang-Undang Merek (UUM).

Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek yaitu :

a. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
b. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda.
c. Tanda yang telah menjadi milik umum.
d. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

4. Desain industri

    Seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun.


5. Rahasia Dagang

    Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
    Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
    Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas.
RINGKASAN UU NO 36 TELEMATIKA

 
    Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah an, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.
    Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penquasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral. Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global.
Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.
    Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya (Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi / UU 3 / 99).
     Telekomunikasi sendiri berasal dari kata "tele" yang berarti jauh, dan "komunikasi" yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi.
     Teknisnya, proses bertelekomunikasi dilakukan dengan memancarkan suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat si pengirim dan ke suatu tempat si penerima informasi, baik melalui jalur gelombang radio, ataupun signal radio.
     Asas dan tujuan dari telekomunikasi adalah berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Lingkup yang meliputi hukum telekomunikasi adalah prinsip universalitas.
     Oleh penggunanya, telekomunikasi dituntut untuk disediakan jasa yang beragam, baik dan handal dengan tarif yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli. Pada tahun 1997, negara-negara dunia menandatangani World Trade Organization Agreement on Basic Telecomunications yang bermaksud untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Akibatnya, pasar telekomunikasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka.
     Sebagai salah satu negara peserta yang ikut menandatangani perjanjian ini, maka Indonesia juga akan membuka pasar telekomunikasi ke pasar bebas. Dalam additional commitment, Indonesia telah menyesuaikan peraturan kita dengan WTO reference paper yang merupakan suatu perangkat pengaturan yang menjamin kompetisi yang sehat yang meliputi keharusan negara anggota untuk memasukkan dalam regulasi nasional hal-hal sebagai berikut:
a.       Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi;
b.      Interkoneksi;
c.       Pelayanan Universal;
d.      Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan;
e.       Regulator independen;
f.        Alokasi dan pemakaian sumber daya (resources) yang langka.

 
    Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 11 / PER / M.KOMINFO / 04 / 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Komunikasi, yang dimaksud dengan Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau  oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi (Pasal 1 angka (9)).
     Kewajiban penyelenggara telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 Permen No. 11 / PER / M.KOMINFO/ 04 / 2007 adalah:
(1)         Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi wajib dikenakan KPU telekomunikasi.
(2)         KPU telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KKPU dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi setiap tahun.
(3)         KKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(4)         Ketentuan mengenai besaran penyetoran, dan tata cara penarikan KKPU diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
Catatan:
KPU    =          Kewajiban Pelayanan Universal
KKPU =          Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal
BTIP    =          Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

 
    Pasal 4 ayat (1) Permen aquo mengatur bahwa dalam kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, makapelayanan telekomunikasi harus dapat memberikan layanan jasa teleponi dasar dan selanjutnya harus dapat dikembangkan ke tahap penyediaan layanan jasa multimedia dan layanan telekomunikasi berbasis informasi lainnya. Yang merupakan  penyediaan layanan telekomunikasi berbayar dan berbasis komunal.
     Menteri Komunikasi dan Informatika juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal telekomunikasi (Pasal 5 ayat (1), yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan / atau mempertimbangkan masukan masyarakat, di mana wilayah ini dapat dibagi berdasarkan wilayah geografis.
     Dalam usaha menyediakan kewajiban universal telekomunikasi ini, maka akan dilakukan lelang dengan pesertapenyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi (Pasal 7).
 Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang umum penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah :
a.       biaya penyediaan layanan;
b.      pengoperasian dan pemeliharaan;
c.       tarif layanan;
d.      penyediaan interkoneksi layanan;
e.       jenis layanan minimal;
f.        penggunaan produk dalam negeri.

 
Di mana ketentuan teknis parameter penilaian akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pelelangan umum.
 Kontrak penyediaan KPU telekomunikasi bersifat multiyears yang terdiri dari  kontrak induk dan kontrak anak. Kontrak induk merupakan  hubungan hukum antara pelaksana penyedia dengan BTIP dalam penyediaan KPU telekomunikasi untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan kontrak anak merupakan bagian dari kontrak induk untuk menugaskan pelaksana penyedia dalam penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan mengevaluasi kinerja penyediaan akses dan layanan telekomunikasi. Kontrak induk dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

 
Hak penyedia kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah:
a.       Pelaksana penyedia berhak mendapatkan akses interkoneksi dari penyelenggara jasa/jaringan telekomunikasi;
b.      Pelaksana penyedia dapat diberikan uang muka dalam penyediaan akses telekomunikasi;
c.       Pelaksana penyedia berhak mendapatkan biaya sewa atas  jasa penyediaan akses KPU telekomunikasi.Biaya sewa atas jasa penyediaan akses KPU telekomunikasi, diberikan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja dari; proses penyediaan akses; layanan telekomunikasi;  pengoperasian; dan / ataupemeliharaan;
d.      Pelaksana berhak memperoleh seluruh pendapatan dari hasil penyediaan layanan KPU telekomunikasi.

 
Kewajiban pelaksana KPU adalah:
a.       Pelaksana penyedia wajib membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengembangkan akses dan layanan KPU telekomunikasi;
b.      Untuk kesinambungan layanan, pelaksana penyedia dapat melibatkan masyarakat atau badan usaha dalam penyediaan KPU telekomunikasi. Keterlibatan masyarakat atau badan usaha dilakukan berdasarkan kontrak atau kesepakatan;
c.       Pelaksana penyedia wajib memberlakukan tarif layanan jasa teleponi dasar maksimal sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal dominan. Pelaksana penyedia wajib menanggung resiko atas pendapatan dari penyediaan layanan KPU  telekomunikasi;
d.      Menjamin interoperability sistem yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara telekomunikasi lainnya;
e.       Menggunakan sistem penomoran yang telah dialokasikan;
f.        Mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar  Teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
g.       Melaksanakan pencatatan atas pendapatan dari hasil penyediaan KPU telekomunikasi dan dilaporkan secara berkala kepada BTIP;
h.       Menyediakan akses dan menyampaikan data pengoperasian kepada BTIP;
i.         Penyediaan KPU wajib beroperasi setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam;
j.        Pelaksana penyedia wajib melaksanakan penyediaan KPU telekomunikasi berdasarkan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
TELEKOMUNIKASI PADA UMUMNYA
Menurut Pasal 7 UU 36 / 99, penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
a.       Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b.      Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c.       Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

 
Berdasarkan Pasal 8 UU 36 / 99, penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh:
a.       Badan Usaha Milik Negara;
b.      Badan Usaha Milik Daerah;
c.       Badan Usaha Swasta;
d.      Koperasi.
Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh:
a.       perseorangan;
b.      instansi pemerintah;
c.       badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
    Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi (Pasal 10 ayat (1)), sedangkan larangan tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
     Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan / atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomuniasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah. Juga dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan / atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
     Pasal 16 UU 36 / 99 mempertegas kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
 Hak dan kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah:
a.       Wajib mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi;
b.      Wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;
c.       Memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: keamanan negara; keselamatan jiwa manusia, bencana alam, marabahaya, dan wabah penyakit;
d.      Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi (diatur oleh Peraturan Pemerintah);
e.       Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (diatur oleh Peraturan Pemerintah);
f.        Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan (diatur oleh Peraturan Pemerintah);
     Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan / atau digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana persyaratan teknis perangkat telekomunikasi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pengecualian diberikan kepada perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia, serta yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia.
     Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi. Dengan catatan informasi yang dikirim tersebut dirahasiakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
     Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomuniksi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: permintaan jaksa agung atau kepala kepolisian Republik Indonesia, dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini tidak melanggar ketentuan bahwa setiap orang tidak boleh menyadap jaringan telekomunikasi.
     Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 52 Tahun 2000, penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki, dan disediakannya. Ayat (2) menyatakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggara jaringan yang sudah ada, dan pada Ayat (3) dinyatakan harus mendapat izin dari Menteri terkait.
     Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari; penyelenggaraan jaringan tetap (lokal, sambungan jarak jauh, sambungan internasional, tetap tertutup); jaringan bergerak (terestrial, seluler, satelit).
     Pasal 10 mengatur bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Pasal yang sama juga mengatur bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, wajib menyelenggarakan jasa telepon umum, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
     Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyelenggara luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

 
Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi jasa terdiri dari; penyelenggaraan teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia.
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sendiri diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
     Yang dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagai badan hukum adalah: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, dan Koperasi (Pasal 3 ayat (1).
     Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis (Pasal 5).
     Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara jasa dapat membangun jaringan telekomunikasi sendiri, yang tidak boleh disewakan kepada pihak lain.
     Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri, serta memenuhi standar pelayanan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa, wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal (Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 10).
     Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib membayar biaya penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 12) dengan disertai kewajiban pelayanan universal (Pasal 13).
     Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa teleponi dasar dilakukan oleh: penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan tetap seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara radio trunking.
     Menurut Pasal 23, penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menyelenggarakan fasilitas layanan tambahan, seperti;reverse charging, multi call address, abbreviated dialling, special dialling facilities, voice and text mail box, danshort message service (Pasal 24).
     Berdasarkan Pasal 25, maka penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi terdiri dari: panggilan premium, kartu panggil, nomor telepon maya, rekaman telepon untuk umum, store and forward, serta pusat layanan informasi (call center).
     Sementara berdasarkan Pasal 46, penyelenggaraan jasa multimedia sendiri terdiri atas: jasa televisi berbayar, jasa akses internet, jasa interkoneksi internet, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (memerlukan izin Dirjen), jasawireless access protocol, jasa portal, jasa small office – home office, jasa transaksi online, dan jasa aplikasi packet – switched (tidak memerlukan izin Dirjen, hanya didaftarkan saja).
     Berdasarkan Pasal 38 PP 25 Tahun 2000, maka penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilakukan untuk keperluan: sendiri, pertahanan negara, dan penyiaran. Yang dapat menyelenggarakan telekomunikasi khusus sendiri adalah:perseorangan (radio amatir, dan komunikasi radio antar penduduk), instansi pemerintah, dinas khusus, dan badan hukum.
     Dalam PP 25 Tahun 2000 juga diatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran, namun mengingat sudah ada undang-undang sendiri mengenai penyiaran, maka bagian dari PP ini tidak lagi akan diulas.
     Setiap alat atau perangkat telekomunikasi harus mendapatkan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 10 tahun 2005. Di mana pengujian alat dan perangkat telekomunikasi akan didasarkan kepada kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku. Definisi persyaratan teknis sendiri adalah parameter elektronis / elektris yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang dibuat oleh instansti teknis terkait.
     Pasal 2 ayat (3) menyatakan pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi meliputi: pengujian dan penerbitan sertifikat.
     Pasal 4 menjelaskan bahwa pengujian alat dan perangkat dilaksanakan melalui: pengukuran (terdiri dari uji laboratorium dan uji lapangan) oleh Lembaga Pengujian, dan uji dokumen oleh Lembaga Sertifikasi (berlaku dalam halMutual Recognation Arrangement).
     Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari: Sertifikat A untuk pabrikan dan distributor, serta Sertifikat B untuk importir atau institusi, di mana alat yang telah mendapatkan sertifikat akan dilekatkan label. Pasal 13 mengatakan sertifikat berlaku selama tiga tahun dan wajib diperbaharui kecuali dalam hal alat tersebut tidak diperdagangkan lagi, ataupun tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi. Pembaharuan ini wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
    Masalah interkoneksi diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 08 / Per / M.KOMINFO / 02 / 2006 tanggal 08 Februari 2006 tentang Interkoneksi.
     Interkoneksi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Permen a quo didefinisikan sebagai keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Kewajiban interkoneksi sendiri diberikan agar memberi jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi (Pasal 2 ayat (1)).
     Layanan dari interkoneksi dan ketersambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari: a. Layanan originasi, b. Layanan transit, dan c. Layanan terminasi.
     Ad. a. Layanan originasi merupakan pembangkitan panggilan yang berasal dari satu penyelenggara kepada penyelenggara lain yang dapat berasal dari penyelenggara jaringan tetap lokal, jaringan penyelenggara jaringan bergerak seluler, dan penyelenggara jaringan bergerak satelit, yang dapat memberikan layanan originasi lokal, jarak jauh, internasional, bergerak seluler, dan bergerak satelit.
     Ad. b. Layanan transit merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan keperluan penyaluran panggilan interkoneksi, dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan panggilan interkoneksi. Layanan transit sendiri terdiri dari layanan lokal, dan jarak jauh.
     Ad. c. Layanan terminasi merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan, yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, bergerak satelit, dan bergerak seluler, yang dapat memberikan layanan terminasi lokal, jarak jauh, bergerak selular, dan bergerak satelit.

 
Jenis-jenis biaya yang timbul dari interkoneksi adalah: biaya originasi, biaya transit, dan biaya terminasi. Perhitungan biaya interkoneksi dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri, dan mengacu kepada: ketentuan metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator, serta buku panduan dan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi.
     Biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara tujuan panggilan kepada penyelenggara asal panggilan yang mempunyai tanggung jawab atas panggilan interkoneksi, namun dalam hal tanggung jawab panggilan interkoneksi dimiliki oleh penyelenggara tujuan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan, tanggung jawab tersebut meliputi proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna, dan piutang tidak tertagih. Dalam hal tanggung jawab dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan yang menyalurkan trafik interkoneksi, maka dapat mengenakan biaya atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut yang ditetapkan berdasarkan ketetapan bersama
     Pasal 18 mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyampaikan laporan kepada Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia, yang meliputi laporan finansial, dokumen perhitungan, dan alokasi biaya sebagaimana diatur dalam Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial.
     Berdasarkan Pasal 19, maka setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan dan mempublikasikan Dokumen Penawaran Interkoneksi  (DPI) adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional, dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa lainnya. DPI akan dievaluasi oleh Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia setiap tahun.
     DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha 25 % atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia, demikian pula dengan setiap perubahan DPI harus mendapat persetujuan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia.
SUMBER REFERENSI :

 

Senin, 26 Maret 2012

Profesi IT

Terkait dengan bidang Teknik Informatika, seluruh industri di Indonesia saat ini sudah membutuhkan teknologi informasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam bisnis proses nya. Kondisi ini membutuhkan banyak profesional TI.

Gambaran lebih rinci pengguna lulusan Teknik Informatika antara lain:

Industri bisnis (manufaktur): Industri ini bergerak dalam bidang pembuatan produk. Misalnya saja industri pembuatan komponen mobil, industri pembuatan makanan ringan, dsb. Industri ini memiliki karaketristik yang umum, karena hampir semua pilar bisnis dijalankan oleh organisasi ini, mulai dari proses Manajemen SDM, Manajamen Logistik, Pemasaran, Accounting maupun Finansial.
Industri dalam domain spesifik: Industri ini memiliki karakteristik yang khas, karena bisnis yang dijalankan bersifat spesifik. Industri dalam kategori ini antara lain industri perbankan, industri keuangan, industri konstruksi, kesehatan, dsb. Proses bisnis yang dijalankan industri ini biasanya berbeda dengan industri yang lainnya dan membutuhkan pengetahuan yang spesifik.
Organisasi pemerintahan: Organisasi pemerintahan saat ini dituntut untuk menjalankan proses pemerintahan secara transparan dan accountable dalam rangka mencapai good governance. Selain itu pemerintah selalu dituntut agar memiliki efisiensi kerja dan mampu mengolah data masyarakat yang besar dan saling terkait. Dengan adanya amanat ini, organisasi pemerintahan juga banyak membutuhkan keahlian lulusan TI untuk dapat menerapkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Software house: merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan software. Perusahaan dengan tipe ini membutuhkan lulusan TI yang memiliki kemampuan dalam rekayasa perangkat lunak, terutama kemampuan pemrograman komputer.
Perusahaan Jasa, khususnya Konsultan TI: merupakan perusahaan yang memberikan jasa layanan konsultasi ke klien. Lulusan TI dibutuhkan untuk dapat membantu penerapan teknologi informasi terkini kepada klien.
Pendidikan dan Penelitian: merupakan organisasi yang lebih banyak bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang Teknik Informatika. Perkembangan teknologi informasi yang pesat belum diiringi dengan kemampuan penyerapan teknologi tersebut oleh bangsa Indonesia.

Beberapa profesi lulusan program studi Teknik Informatika antara lain:

Techno enterpreneur
Auditor TI
Konsultan TI
Pengembang dan Desainer TI
System administrator
Network administrator
Database administrator
Software architect
Software engineer


Dan menurut UGPEDIA

1. Programmer dalam sistem database, multimedia, grafik dan jaringan komputer baik berbasis client maupun web.

2. Spesialisasi database developer, pendukung perangkat lunak sistem, web developer komunikasi data dan jaringa komputer,

3. Analis Sistem Perangkat Lunak
Dodi| Tugas | Gunadarma | Programing |

sumber :
http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/70/1075/id/prospek-dan-peluang-dunia-kerja-jurusan-teknik-informatika.html

http://tif.upj.ac.id/profil-lulusan/

Pengertian dan karakteristik Cybercrime

Kejahatan komputer atau kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya (cybercrime) adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan internet dan komputer sebagai medium melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan eksploitasi anak. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori:

(1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau divais.

Contoh kejahatan yang target utamanya adalah jaringan komputer atau divais yaitu:

Malware (malicious software / code)

Malware (berasal dari singkatan kata malicious dan software) adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jaringan komputer tanpa izin (informed consent) dari pemilik. Istilah ini adalah istilah umum yang dipakai oleh pakar komputer untuk mengartikan berbagai macam perangkat lunak atau kode perangkat lunak yang mengganggu atau mengusik. Istilah ‘virus computer’ terkadang dipakai sebagai frasa pemikat (catch phrase) untuk mencakup semua jenis perangkat perusak, termasuk virus murni (true virus).

Denial-of-service (DOS) attacks

Denial of service attack atau serangan DoS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (resource) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

Computer viruses

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus murni hanya dapat menyebar dari sebuah komputer ke komputer lainnya (dalam sebuah bentuk kode yang bisa dieksekusi) ketika inangnya diambil ke komputer target, contohnya ketika user mengirimnya melalui jaringan atau internet, atau membawanya dengan media lepas (floppy disk, cd, dvd, atau usb drive). Virus bisa bertambah dengan menyebar ke komputer lain dengan mnginfeksi file pada network file system (sistem file jaringan) atau sistem file yang diakses oleh komputer lain.

Contoh kejahatan yang menjadikan jaringan komputer atau divais sebagai alat yaitu:

Cyber stalking (Pencurian dunia maya)

Cyberstalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menghina atau melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Hal ini termasuk tuduhan palsu, memata-matai, membuat ancaman, pencurian identitas, pengerusakan data atau peralatan, penghasutan anak di bawah umur untuk seks, atau mengumpulkan informasi untuk mengganggu. Definisi dari “pelecehan” harus memenuhi kriteria bahwa seseorang secara wajar, dalam kepemilikan informasi yang sama, akan menganggap itu cukup untuk menyebabkan kesulitan orang lain secara masuk akal.

Penipuan dan pencurian identitas

Pencurian identitas adalah menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor untuk kepentingan pribadinya, dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Umumnya penipuan ini berhubungan dengan Internet, namun sering huga terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan data yang ada dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Pencuri identitas dapat menggunakan identitas orang lain untuk suatu transaksi atau kegiatan, sehingga pemilik identitas yang aslilah yang kemudian dianggap melakukan kegiatan atau transaksi tersebut.

Phishing scam

Dalam sekuriti komputer, phising (Indonesia: pengelabuan) adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing (= memancing), dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna.


Cara mengatasi masalah Cyber Crime :

IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team). Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team (CERT). Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia.

Sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Di Korea hal ini ditangani oleh Korea Information Security Agency.


Referensi :

-http://mdram.wordpress.com

-http://bajirul.wordpress.com

Jumat, 09 Maret 2012

Etika dan Profesionalisme teknologi sistem informasi

Etika dan Profesionalisme TSI
Pengertian Etika
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
etika adalah:
• Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
• Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak
• Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.
Pengertian Etika (2)
Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik.
Perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda,
yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.
Etika & Teknologi
• Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya.
• Kehadiran teknologi membuat manusia “kehilangan” beberapa sense of human yang alami. (otomatiasi mesin refleks/ kewaspadaan melambat)
Etika & Teknologi (2)
• Cara orang berkomunikasi, by email or by surat, membawa perubahan signifikan, dalam sapaan/tutur kata
• Orang berzakat dengan SMS, implikasi pada silaturahmi yang “tertunda”
• Emosi (“touch”) yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin biasdalam Teknologi Informasi.
Sejarah Etika Komputer
• Era 1940-1950-an Diawali dengan penelitian Norbert Wiener (Prof dari MIT) tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya (PD II).
• Ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan syaraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka.
Sejarah Etika Komputer (2)
• Era 1960-an Ungkapan Donn Parker: “that when people entered the computer center, they left their ethics at the door”
• Dalam contoh kasus pemrosesan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat.
Sejarah Etika Komputer (3)
• Era 1980-an Kemunculan kejahatan komputer (virus, unautorizhed login, etc)
• Studi berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer. Lahirlah buku “Computer Ethics” (Johnson,1985)
Sejarah Etika Komputer (4)
• Era 1990-an sampai sekarang Implikasi pada bisnis yang semakin meluas akibat dari kejahatan komputer, membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. (ETHICOMP by Simon Rogerson, CEPE by Jeroe van Hoven etc)
Isu-isu Pokok Etika Komputer
• Kejahatan Komputer Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya Virus, spam, penyadapan, carding, Denial of Services (DoS)/melumpuhkan target
• Cyber ethics Implikasi dari INTERNET (Interconection Networking), memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymouse.
• Diperlukan adanya aturan tak tertulis Netiket, Emoticon
Isu-isu Pokok Etika Komputer (2)
• E-commerce Otomatiasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif; bermacam kejahatan, penipuan, kerugian karena ke- anonymouse-an tadi.
Isu-isu Pokok Etika Komputer (3)
• Pelanggaran HAKI Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan, cracking, illegal software dst.
• Tanggungjawab profesi Sebagai bentuk tanggungjawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya IPKIN (Ikatan Profesi Komputer & Informatika-1974)
Pekerjaan & Profesi
• Thomas Aquinas seperti dikutip Sumaryono (1995) mengatakan bahwa wujud kerja memiliki tujuan:
a. pemenuhan kebutuhan hidup
b. mengurangi tingkat pengangguran/kriminalitas
c. melayani sesama
Pekerjaan & Profesi (2)
• Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi.
• Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan Akuntan, Pengacara, Dokter yang membutuhkan pendidikan khusus.
Pekerjaan & Profesi (3)
• Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.
• Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.
Profesi & Profesional
“Bekerjalah dengan cinta… Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkai meningalkannya… Dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi, meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cita”(Kahlil Gibran)
Profesi & Profesional (2)
• Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut:
a. Menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya
b. Mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan
c. Menjunjung tinggi etika dan integritas profesi 62
Profesi & Profesional (3)
• Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal.
• Untuk menjadi seorang yang profesional, diperlukan: komitmen, tanggungjawab, kejujuran, sistematik berpikir,penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional.
Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi
informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya.
a.Kelompok pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi.
Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan pekerjaan seperti :
• Sistem analis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
• Programer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya
• Web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
• Web Programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.
b.Kelompok kedua, adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware).
Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti:
• Technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidangteknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer
• Networking Engineer,adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya
Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi.
Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaanpekerjaan seperti :
• EDP Operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
• System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem
• MIS Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya.

Selasa, 08 November 2011

macam-macam pendekatan pengembangan sistem

Pendekatan Pengembangan Sistem
Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu Pendekatan Terstruktur, Pendekatan Dari Bawah Ke Atas, Pendekatan Dari Atas Ke Bawah.

1.Pendekatan terstruktur (Structured Approach)

Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (tools) dan teknikteknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir darisistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur telah banyak yang diperkenalkan baik dalam bukubuku, maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan pengembang sistem. Metodologi ini memperkenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik adalah dua contoh baru konsep ini yang banyak digunakan di industri-industri. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan Pengembangan Sistem Informasi
pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biayanya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik (bebas kesalahan).

2.Dari Bawah Ke Atas (Bottom-up Approach)

Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional dimana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke
level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini ciri-ciri dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan
diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.

3.Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (Top-down Approach)

Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (Top-down Approach) dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan
informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedurprosedur operasi dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas-turun bila digunakan pada tahap\ analis sistem disebut juga dengan istilah decision analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu, kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan.

Selasa, 31 Mei 2011

curriculum vitae DODI NUGRAHA

CURICULUM VITAE


Dodi nugraha
Jl. Mahoni 2 blok e10/10 pondok aren
Tangerang,banten
Mobile/phone : 08988936012/


PERSONAL DATA

• Name : dodi nugraha
• Place/Date of Birth : Jakarta, June 20,1990
• Sex : Male
• Status : Single
• Nationality : Indonesia
• Religion : Moslem

PERSONALITY

• Able to work in groups
• Hardworking person
• Willing to learn new things
• Honest
• Responsibility
• Dicipline


EDUCATIONAL BACKGROUND

Formal :
• 74 Jakarta, Senior High School 2005 - 2008
• System information of Strata 1 Program,
Gunadarma University 2008 -

CERTIFICTE

• Seminar trends in microelectronic industry – gunadarma university
• Perakitan computer dan isnstalasi jaringan – staff32
• 3 dimension of work life – FEUI Indonesia Universty
• Dasar pembuatan web joomla – UKM fajrul Islam Gunadarma University


ABILITY

• Talk Active
• Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point )
• Hardware Computer
• English Passive